Breaking News

Ada Yang Dipakai Danai Proyek Infrastruktur, Ada Pula Yang Defisit, Kini BPJS Kesehatan Akan Di-Bail Out Tapi Belum Jelas Dananya

Ada Yang Dipakai Danai Proyek Infrastruktur, Ada Pula Yang Defisit, Kini BPJS Kesehatan Akan Di-Bail Out Tapi Belum Jelas Dananya.

Setelah disebut sedang mengalami defisit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pun akan diberikan dana talangan atau akan di-bail out. Namun, besaran dana yang akan dikucurkan untuk mem-bail out itu pun tidak terbuka.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyampaikan, tidak ada yang salah dengan bail out. Menurut dia, telah menjadi kewajiban pemerintah untuk menutupi defisit.

Nah, yang menjadi persoalan adalah berapa rupiah bail out tersebut? Sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan angka bail out tersebut. Janji Pemerintah, ya  akan dibahas Kamis lalu, tetapi kok belum terpublikasi berapa nilai bail out-nya,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Selasa (14/08/2018).

Dijelaskan dia, bail out terakhir dilakukan pemerintah di akhir 2077 dengan nilai Rp 3,6 triliun. Namun, lanjut Timboel, bail out  itu pun belum mampu menjaga cash flow BPJS Kesehatan.

“Ada teman wartawan bilang 5 triliun, ada yang bilang cuma 3 triliun. Saya kira, bail out yang dilakukan harus didasari perhitungan dengan melihat kondisi riil di lapangan. Jangan juga bail out dilakukan tetapi tidak signifikan mendukung cash flow BPJS Kesehatan, sehingga tetap saja ada masalah pembayaran klaim ke Rumah-Rumah Sakit,” tuturnya .

Dengan prediksi defisit pelayanan sekitar Rp 1 triliun per bulan, lanjut dia, dan  ditambah biaya operasional BPJS Kesehatan sekitar Rp 3 triliun, maka diperkirakan defisit di tahun 2018 ini sekitar Rp 15 triliun.

“Kalau hanya Rp 5 triliun, maka tentunya BPJS Kesehatan akan mengalami kesulitan lagi. Ya minimal  Rp 7 triliun-lah di-bail out-nya,” kata Timboel.

Dia pun menyarankan agar Pemerintah segera memerintahkan Direksi BPJS Kesehatan untuk bekerja keras. Sebab, dari piutang bisa ditagih R 3 triliun.

Selain itu, lanjut dia, fungsi pengawasan yang baik terhadap klaim Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs),  diharapkan akan menurunkan biaya klaim dari Rumah Sakit.

Menurut Timboel, sudah selayaknya hasil investasi dana kelolaan BPJS Kesehatan yang ber-aset sekitar Rp 12 triliun bisa diserahkan ke Dana Jaminan Sosial (DJS). Dengan Return of Investment (ROI) yakni tingkat pengembalian investasi sekitar 10 persen, maka DJS bisa dapat tambahan Rp 1,2 triliun.

Lagi pula, peningkatan kepesertaan menuju Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta 2019 juga bisa menambah jumlah iuran.

“Tentunya bail out pemerintah dan peningkatan kinerja direksi akan tetap menghasilkan posisi defisit bagi BPJS Kesehatan, namun defisitnya bisa ditekan sekitar 1 atau 2 triliun rupiah. Jika bisa menurunkan jumlah defisit di tahun 2018 ini, sudah menjadi prestasi tersendiri bagi direksi BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyerahkan sepenuhnya pemberian dana talangan kepada pemerintah. Saat ini keuangan BPJS Kesehatan masih diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Keputusannya tunggu minggu depan,” ujar Fahmi.

Fahmi mengatakan selama ini BPJS Kesehatan menggunakan prinsip anggaran berimbang dimana semuanya direncanakan dengan baik.

“Kita menyusun rencana kerja tahunan yang disusun bersama dengan menteri kesehatan, menteri keuangan (Menkeu), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), semua sudah. pada akhirnya diputus di peraturan menteri, semua tanda tangan,” ujarnya.

Fahmi menambahkan semua pihak yang terkait tahu pada 2018 ada mismatch (beban klaim lebih tinggi dari jumlah iuran).

“Prinsipnya pelayan kepada masyarakat itu berjalan terus menerus jangan pelayan berhenti. itu prinsip kita pemerintah. soal dari mana sumbernya dan bagaiman penyelesaiannya itu bagian kami, pemerintah. BPJS akn bagian dari pemerintah, ada kemenkeu, kemenkes,” ujarnya.

Asal tahu saja, BPJS Kesehatan sedang menghadapi masalah defisit keuangan yang mencapai Rp 5 triliun. Defisit ini terjadi karena beban klaim lebih tinggi dari jumlah iuran. Untuk menyelesaikan pemerintah perlu campur tangan dengan memberikan dana talangan.

Berbeda dengan  BPJS Kesehatan, dari BPJS Ketenagakerjaan malah anggarannya disebut bisa dan dialokasikan untuk membiayai proyek infrastruktur Rp 60 triliun di 2017.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, nilai pembiayaan yang disalurkan lembaga pengelola jaminan sosial tersebut mencapai Rp 60 triliun.

Namun dia tidak bisa menyebutkan apa saja proyek infrastruktur yang dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dia mengatakan investasi di sektor infrastruktur ini bukan pembiayaan langsung, tetapi melalui instrumen lain.

Salah satunya adalah melalui mekanisme pembelian surat utang (obligasi) yang diterbitkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi. Selain melalui obligasi BUMN Karya, BPJS Ketenagakerjaan juga berinvestasi di sektor infrastruktur melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN).

“Jadi bukan investasi langsung tapi melalui surat berharga. Yang investasi langsung kecil,” kata Agus di Jakarta, Jumat (24/2).

Hingga Januari 2018 lalu, BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah mengelola dana kelolaan sebesar Rp 320,7 triliun. Dana ini dikelola melalui investasi portofolio, dengan persentase sebesar 60 persen ke Surat Utang Negara (SUN), saham sebesar 19 persen, deposito sebesar 11 persen, reksadana dengan porsi 10 persen, serta sisanya masuk pada investasi langsung.

Dia juga menjelaskan hingga akhir tahun lalu BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana jaminan sosial sebesar Rp 317,2 triliun. Dari angka tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mendapat imbal hasil investasi sebesar Rp 26,7 triliun.

Untuk tahun ini kami targetkan imbal hasil jadi Rp 32 triliun, dana kelolaan menjadi Ro 386 triliun,” katanya.

Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menambahkan untuk tahun ini pihaknya tetap memenuhi kewajiban pemerintah untuk berinvestasi di Surat Utang Negara (SUN).

Meski begitu, implementasinya tetap akan menyesuaikan kondisi pasar dan liabilitas keuangan. “Setiap program kan ada liabilitasnya dan kami sesuaikan, seperti Jaminan Hari Tua kan jangka panjang,” kata Utoh.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*