Breaking News

Ada Surat Aneh BPJS Kesehatan ke Perusahaan, Fungsi Pengawas dan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Dipertanyakan

Ada Surat Aneh BPJS Kesehatan ke Perusahaan, Fungsi Pengawas dan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Dipertanyakan.

Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) beserta pengawas dan juga aparat hukum yakni kejaksaan dalam menegakkan aturan hukum dipertanyakan.

 

Pasalnya, beredar Surat dari BPJS Kesehatan kepada perusahaan-perusahaan untuk meminta agar segera mendaftarkan karyawannya masuk menjadi peserta BPJS, namun surat itu tidak sesuai peruntukannya.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan, sebagaimana Surat BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, tertanggal 15 Januari 2018, tentang kesediaan konfirmasi kepesertaan yang dikirimkan kepada perusahaan, sangat janggal.

 

Menurut Timboel,ada sejumlah hal yang tidak sesuai peruntukannya dalam surat seperti itu.

 

“Setelah membaca surat itu, ada beberapa hal yang harus dikritisi. Pertama, bahwa Perpres Nomor 12 tahun 2013 tidak langsung diubah menjadi Perpres Nomor 19 tahun 2016, tetapi direvisi dulu oleh Pepres nomor 111 tahun 2013,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Kamis (25/01/2018).

 

Kedua, bahwa ketentuan wajib mendaftar paling lambat tanggal 1 Januari 2015 itu diatur di Perpres Nomor 111 tahun 2013, bukan di Perpres nomor 12 ataupun di Perpres Nomor 19.

 

“Surat ini membuktikan bahwa masih ada pejabat di lingkungan BPJS Kesehatan yang belum paham ketentuan-ketentuan yang mengatur soal Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN,” ujar Timboel.

 

Ketiga, Timboel mempertanyakan isi surat yang menyerahkan urusan kepada Relationship Officer (RO). “Kan seharusnya Pengawas Pemeriksan atau Wasrik yang datang dengan melakukan penegakan hukum sesuai PP Nomor 86 tahun 2013,” ujarnya.

 

Timboel pun mempertanyakan koordinasi BPJS Kesehatan dengan pihak Pengawas Ketenagakerjaan dan Kejaksaan.

 

Dia mengatakan, masalah jaminan sosial adalah bagian dari norma kerja yang diatur oleh UU No.13 tahun 2003 dan proses penegakan hukumnya oleh pengawas ketenagakerjaan.

 

“Ada perusahaan di daerah Tangerang yang menolak kehadiran Wasrik BPJS karena pihak perusahaan menilai hanya pengawas ketenagakerjaan yang berhak melakukan pengawasan terhadap norma-norma kerja,” ungkap Timboel.

 

Sementara itu, Inpres no. 8 tahun 2017 menginstruksikan Kejaksaan mendukung penegakkan hukum terkait Program JKN ini.

 

“Orang kejaksaan pernah bilang ke saya bahwa BPJS Kesehatan lambat dalam melakukan penegakan hukum dan akhirnya memperlambat fungsi kejaksaan. Orang kejaksaan itu juga bilang seharusnya PP no. 86 tahun 2013 direvisi sehingga penegakan hukum bisa lebih mudah dilakukan,” ujar Timboel.

 

Dia mengingatkan, BPJS Kesehatan seharusnya sudah mulai melibatkan Pengawas Ketenagakerjaan dan Kejaksaan, dalam proses penegakan hukum.

 

Hakekat kehadiran Inpres no. 8 tahun 2017, salah satunya adalah karena kelemahan Direksi BPJS Kesehatan dalam melakukan penegakan hukum dan kegagalan melakukan koordinasi kerja, paling tidak dengan pengawas ketenagakerjaan dan kejaksaan.

 

“Sehingga kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) saat ini masih sekitar 11 jutaan peserta yang mengiur, sementara PPU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 24 jutaan,” ujarnya.

 

Timboel mempertanyakan mengapa di BPJS Ketenagakerjaan bisa sampai 24 juta sementara PPU di BPJS Kesehatan masih sekitar 11 juta?  Padahal, menurut dia, program Pensiun yang dimulai sejak tanggal 1 Juli 2015 saja sudah bisa menghadirkan peserta pensiun mencapai 11 juta lebih, sementara program JKN yang diperintahkan wajib sejak 1 Januari 2015 baru mencapai 11 jutaan juga.

 

“Itu masih jauh dibandingkan dengan program Pensiun yg hanpir sama jumlahnya, kalau dengan JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) JKm (Jaminan Kematian) dan JHT (Jaminan Hari Tua) wah kalah jauh,” ujarnya.

 

Semoga Direksi BPJS K lebih baik lagi mengimplementasikan Instruksi Presiden no. 8 tsb. Jangan sampai tanda tangan Presiden di Perpres no. 111 tahun 2013 dan tandatangan Presiden di Inpres no. 8 tahun 2017 gagal juga dikawal dan Presiden harus tandatangan sesuatu lagi hanya karena Direksi BPJS yg tidak serius.

 

Yang pasti, lanjut dia, mengikuti program JKN adalah hak konstitusional seluruh pekerja Indonesia dan keluarganya.

 

“Faktanya, masih banyak pekerja Indonesia dan kelurganya yang belum memperoleh hak konstitusional itu,” pungkas Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*