Breaking News

Ada Kerusakan, Jangan Hambat Pengembangan Energi Baru Berbasis Tenaga Surya

Jangan hambat pengembangan energi terbarukan.

Temuan Presiden Jokowi ketika blusukan ke daerah yang menunjukkan kerusakan beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bukanlah alasan dari kementerian yang bersangkut paut untuk malah mundur dari upaya pengembangan energy baru berbasis tenaga surya itu.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menyampaikan, kaget dengan respon pemerintah, khususnya Kementrian ESDM, karena temuan rusaknya PLTS tersebut disikapi dengan cara mencari kesalahan, bukan meresponnya dengan memberikan solusi.

“Justru respon seperti itu mengagetkan.Ya, betul, bahwa memang selama ini pemerintah, khususnya Kementerian ESDM kurang responsif, kurang bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan pemeliharaan PLTS, namun itu seharusnya tidak sulit, dan tak perlu saling melempar kesalahan,” ujar Ferdinand, Jumat (22/04/2016).

Dia menjelaskan, temuan Presiden Jokowi saat blusukan ke daerah, menemukan beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang rusak dan tidak beroperasi, bukanlah sesuatu yang baru terjadi. Bahkan selama ini, pembangunan PLTS cenderung mengabaikan kualitas, untuk mengejar syarat kondisi kandungan lokal yang dipersyaratkan.

Ferdinan menyampaikan, ketentuan kandungan lokal yang diatur dalam peraturan menteri menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas PLTS yang dibangun. Terlebih pada panel surya dan inverter yang merupakan komponen utama dalam PLTS.  Produk lokal  dinilai sangat rendah kualitasnya, dan mudah rusak.

“Coba diuji, seratus persen panel surya produk lokalnya, kami yakin tidak 100 persen sel-nya bagus. Dengan demikian, untuk apa memaksakan kandungan lokal jika kualitasnya buruk? Lebih baik beri waktu bagi lokal untuk terus mengembangkan kualitasnya hingga pada waktu tertentu sudah bagus maka komponen lokal wajib menjadi ketentuan mutlak,” ujar dia.

Oleh karena itu, Ferdinand mengusulkan kepada pemerintah, agar menyerahkan pemeliharaan seluruh PLTS yang dibangun kepada Energi Management Indonesia (EMI). EMI sebagai BUMN layak diberikan tanggung jawab untuk merawat dan mengoperasikan seluruh PLTS yang dibangun pemerintah.

“Serahkan asetnya kepada EMI, biar EMI yang merawat, mengoperasikan dan menjual listriknya ke PLN atau langsung ke pihak konsumen. Dengan demikian, masalah PLTS ini tidak jadi isu yang terkesan menghambat pembangunan PLTS ke depan,” ujarnya.

Dia juga berharap, agar temuan kerusakan PLTS itu tidak lantas dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengurangi anggaran yang dibutuhkan dalam pengembangan PLTS.

“Pembanguman energi baru harus terus ditumbuhkan secara maksimal. Bahkan kami usulkan kepada pemerintah untuk mewajibkan seluruh  gedung pemerintah, bandara dan aset lainnya untuk menggunakan tenaga surya sebagai sumber utama kebutuhan energinya,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah juga bisa menugaskan EMI sebagai BUMN untuk membuat rancangannya dan membangunnya. Jika ini dilaksanakan, lanjut Ferdinand, maka pengembangan energi baru akan terus berkembang.

“Potensi roof top atau pemasangan panel surya di atap bangunan sangat besar dan ini harus digalakkan pemerintah dengan membuat regulasinya. Hal hal ini yang harus dilakukan, bukan malah menurunkan semangat pembangunan energi baru,” pungkas dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, rusaknya PLTS Daruba, Morotai Selatan disebabkan masalah perawatan. Hal tersebut menanggapi kekesalan Presiden Jokowi yang melakukan kunjungan ke Indonesia Timur beberapa waktu lalu.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Maritje Hutapea‎ menerangkan, PLTS tersebut dibangun sejak tahun 2011. Dari laporan yang diterima, umum kerusakan terjadi pada baterai dan inverter.

Dia menuturkan, masalah perawatan ini muncul karena adanya perbedaan pandangan dengan pemerintah daerah (pemda).

“KetikaPLTS dibangun diserahkan kepemda, sebenarnya pemeliharaan tanggung jawabpemda. Kadang-kadangpemda tidak menyadari,‎atau mungkin nggak punya anggaran untuk perbaikan. Yang sering terjadi ketika dibangun pusat mereka menganggap untuk selamanya tanggung jawab pusat sebenarnya nggak seperti itu,” jelas dia,Jakarta, Jumat lalu.

Dia mengatakan, ‎pemerintah telah mengkategorikan kerusakan PLTS dari yang berat sampai yang ringan. Dari situ, sebanyak 10 persen dari total yang dibangun 500 mengalami kerusakan.

“Yang sudah noted rusak nggak banyak 10 persen yang kita bangun dan kita perbaiki,” ujar dia.

Dari perisitiwa ini, pihaknya mengimbau kepada pemda agar memperhatikan ketika berita serah terima. Hal tersebut untuk mengatasipasi agar kesalahan serupa tidak terulang.

“Selalu kita tekankan makna berita acara serah terima pemda,” ujarnya.

Dalam kunjungan Presiden Jokowi yang tiba-tiba mendatangi PLTS Daruba di Desa Juanga, Morotai Selatan pada Rabu 6 April 2016 lalu, ditemukan kerusakan PLTS.

Kedatangan Jokowi yang di luar agenda resmi itu, menguak PLTS Daruba yang merupakan pembangkit listrik yang memiliki kapasitas 600 KW itu rusak. Tak bisa beroperasi secara optimal. Saat tiba di PLTS Daruba, Jokowi langsung melihat ruang pengendali dan panel surya.

“Otomatisnya rusak sehingga yang dipakai hanya manual, tapi ada yang mangkrak, juga yang di Halmahera,” kata Jokowi di Morotai seperti dikutip dari siaran pers Tim Komunikasi Presiden, pekan lalu.

Dia menuturkan, meski di daerah, infrastruktur harus tetap dilakukan manajemen pengawasan dan manajemen kontrol.

“Kita harus lihat (PLTS) segede ini yang pegang hanya satu orang. Coba lihat ke dalam perangkat seperti apa gedenya kayak gitu, banyaknya kayak gitu,” ucap Jokowi.

Saat meresmikan beberapa PLTS dan PLTMH, Jokowi mengingatkan pentingnya perawatan dan pemeliharaan.

“Saya senang sekarang di sini dibangun PLTS, meskipun kecil tapi bermanfaat. Saya titip satu saja, masalah pemeliharaan. Orang Indonesia ini paling tidak bisa merawat, bangunnya pintar, buatnya pintar, tapi merawatnya tidak bisa. Jangan bangun-bangun tapi merawatnya tidak bisa,” ujar Jokowi.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*