Breaking News

Ada Kebohongan Dalam Klaim Miliki 51 % Saham PT Freeport, Pemerintah Kian Aneh

Ada Kebohongan Dalam Klaim Miliki 51 % Saham PT Freeport, Pemerintah Kian Aneh.

Pemerintahan Jokowi-JK disebut kian aneh, karena mengklaim telah memiliki 51 % saham PT Freeport Indonesia.

Menurut Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono, klaim itu malah berisi kebohongan. Dia mengatakan, meneken Memorandum of Understanding (MoU) tidak lantas menjelaskan telah memiliki 51 % saham.

“Aduh kok mau ngibul lagi sih Kangmas Joko Widodo. Belum berhasil kok. Saham Freeport diakuisisi oleh Holding BUMN Pertambangan Inalum baru tahap kesepakatan, baru tahap MoU. Belum masuk ke tahap MoA,” tutur Arief Poyuono, dalam rilisnya, Jumat (13/07).

Arief menjelaskan, dalam dunia bisnis, kalau masih dalam tahap MoU tidak bisa disebut sudah dilakukan akusisi. Sebab semua kesepakatan yang ada di MoU harus disepakati terlebih dulu oleh kedua belah pihak.

Seharusnya, lanjut dia, Joko Widodo yang dulu pernah menggeluti bisnis kayu, memahami apa yang disebut dengan MoU.

“Itupun kalau MoU divestasi saham Freeport sudah diteken. Nah, ini MoU-nya saja belum diteken, kok sudah klaim berhasil mengakusisi saham Freeport 51 persen. Ngerti ngggak sih Kangmas tentang prosedur akusisi saham,” ujarnya.

Biasanya dalam MoU akusisi saham sebelum masuk Memorendum of Agreement (MoA), semua klausul yang disepakati harus dipenuhi kedua belah pihak. Misalnya soal siapa yang menanggung pajak divestasi saham Freeport, atau pembayaran saham Freeport dilakukan dengan mengunakan instrument keuangan darimana.

“Nah, terus apa benar Holding BUMN pertambangan punya dana untuk mengakusisi saham Freeport. Lalu kalau pakai pendanaan pinjaman bank dari dalam negeri, apa saat ini perbankan dalam negeri mau ngucurin dana ke sektor pertambangan yang lagi sunside time? Terus kalau pinjam keluar apa iya portfolio holding BUMN pertambangan untuk ambil alih saham Freeport bisa dipercaya,” tanyanya.

Bisa saja dilakukan dengan cara menjual obligasi negara misalnya SUN atau obligasi holding BUMN pertambangan. Tapi, kata Arief Poyuono, apakah obligasinya laku tinggi dan bunga obligasinya lebih rendah dari dividen 51 persen saham Freeport. Sebab saat ini obligasi Pemerintah RI sudah masuk standar surat berharga katagori sampah.

“Jadi Kangmas Joko Widodo, jangan bohongi publik tentang divestasi saham Freeport,” ujarnya.

Kendati sudah meneken head of agreement, Pemerintah Indonesia melalui induk usaha pertambangan yakni PT Indonesia Asaham Aluminium (Inalum) belum resmi menggenggam 51 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI).

Kamis (12/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin bersama CEO Freeport McMoRan Inc (FCX), Richard Adkerson baru menindaklanjuti kesepakatan mengikat dengan menandatangani head of agrement (HoA) kesepakatan pokok-pokok divestasi saham PTFI.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, dalam HoA tersebut ditargetkan divestasi 51 persen saham PTFI bisa diperoleh pada akhir Juli 2018 ini.

Adapun nilai transaksi divestasi saham tersebut sudah terkunci sebesar 3,85 miliar dolar AS.Adapun rinciannya, harga 40 persen participating interest (PI) Rio Tinto mencapai 3,5 miliar dolar AS. Serta, harga 9,36 persen saham milik PT Indocopper senilai 350 juta dolar AS. Saham yang dijual seluruh dimiliki Freeport McMoRan.

“Jadi belum (dapat divestasi 51 persen). Ini baru HoA dan ini mengikat,” kata Rini usai konfrensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (12/7).

Menurut Rini, divestasi 51 persen saham PTFI hanya tinggal menunggu proses finalisasi tentang joint venture agreement. Setelah itu jelas, Inalum akan membayar akuisisi saham PTFI tersebut.

Selanjutnya, Kementerian ESDM akan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP) yang menggugurkan status Kontrak Karya (KK) Freeport Indonesia.

“Saya targetnya satu bulan ini (akhir Juli). Tapi pak Budi (Dirut Inalum, Budi Gunadi Sadikin) minta dua bulan,” kata Rini.

Budi membenarkan bahwa pihaknya meminta penyelesaian divestasi 51 %  saham PTFI dalam tempo dua bulan. Saat ini, Inalum sudah mendapatkan komitmen pinjaman dari 11 bank baik bank nasional maupun bank asing.

“Mereka siap membantu mendanai transaksi. Kami belum bisa bicara (bank-nya),” imbuhnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, dengan penandatangan HoA, maka telah dicapai kesepakatan proses divestasi saham PTFI antara Inalum dengan Freeport McMoRan.

CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson mengamini. Kata dia, kesepakatan dalam HoA tersebut adalah bagian dari proses yang memungkinkan Pemerintah Indonesia memiliki 51 persen saham PTFI.

“Dalam kesepakatan ini, para pihak menyepakati keberlangsungan operasi Freeport Indonesia hingga tahun 2041 dengan mekanisme yang akan didetailkan lebih lanjut,” tandasnya.

Tercapainya kesepakatan ini, kata Adkerson, akan menguatkan kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Freeport McMoRan selaku pemegang saham Freeport Indonesia.

Ia menambahkan, di masa mendatang dengan kepastian investasi dan operasi hingga tahun 2041, pihaknya memperkirakan manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah, serta dividen kepada Inalum dapat melebihi 60 miliar dolar AS.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*