Breaking News

Ada Imbalan Rp 200 Juta Bagi Masyarakat Pelapor Kasus Korupsi, Jaksa Agung HM Prasetyo Minta PP No 43 Tahun 2018 Tidak Disalahgunakan

Ada Imbalan Rp 200 Juta Bagi Masyarakat Pelapor Kasus Korupsi, Jaksa Agung HM Prasetyo Minta PP No 43 Tahun 2018 Tidak Disalahgunakan.

Jaksa Agung HM Prasetyo meningatkan kepada semua pihak agar tidak menyalahgunakan atau memanfaatkan dengan tidak baik Peraturan Pemerintah (PP) No 43 tahun 2018. Aturan itu, tidak untuk mencari keuntungan pribadi.

“Tapi tentunya tidak harus menyalahgunakan, memanfaatkan aturan-aturan seperti itu. Jangan sampai memunculkan fitnah hanya untuk mengejar mendapatkan imbalan itu,” ujar HM Prasetyo, usai penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Kejaksaan RI dengan BNPB, di Gedung Sasana Pradana, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/10/2018).

Tak hanya itu, Prasetyo meminta masyarakat yang melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi untuk melengkapi dengan dasar dan bukti yang kuat, agar laporan masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti.

“Melaporkan tentunya harus sesuai dengan bukti bukti yang lengkap, tidak sekedar hanya melaporkan tanpa bukti. Itu nanti menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.

Meski demikian, Prasetyo menilai diterbitkannya PP tersebut menandakan adanya langkah maju dalam mengungkap tuntas kasus tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum dari laporan masyarakat.

“Ya kalau sudah ada peraturan seperti itu justru langkah maju untuk lebih kongkret kepada masyarakat untuk melaporkan,” katanya.

Selain itu, terbitnya PP No 43 itu, menurut dia, merupakan terobosan baik untuk memberikan peran masyarakat dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Ya bagus dong itu, memang peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi itu ada, jadi masyarakat diberi peran serta untuk berpartisipasi mengungkap kasus korupsi,” katanya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampisus), M Adi Toegarisman mengaku siap menjalankan apa yang sudah menjadi dan aturan yang keluarkan oleh pemerintah.

“Ini kan lembaga pemerintah, anggarannya yang atur pemerintah. Jadi melihat mata anggarannya juga, apa yang diturunkan oleh pemerintah kita akan ikuti,” tambah Adi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengiyakan adanya aturan yang dikeluarkan Presiden memberi imbalan Rp 200 juta bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi.

Menurut Agus, KPK tadinya menyarankan ide lain kepada Presiden. Ada usulan dari KPK yang lebih menarik, tetapi tidak diterima.

Aturan itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah maksimal Rp 200 juta. Sedangkan usulan KPK yaitu 1 persen dari kerugian negara yang bisa dikembalikan atau dari besaran suap atau hasil lelang. Untuk itulah, Agus berniat bertemu Jokowi untuk membahas ulang hal itu.

“Kami akan mencoba mengkomunikasikan dengan presiden apakah mungkin itu dilakukan perubahan,” tutur Agus di DPR, Rabu (10/10/2018).

Agus menduga, pemerintah khawatir besaran 1 persen itu memberatkan keuangan negara. Namun menurutnya besaran 1 persen itu dapat dipotong langsung dari amar putusan pengadilan yang dibebankan pada terdakwa kasus korupsi.

“Ada kekhawatiran pemerintah akan mengeluarkan yang besar padahal menurut saya tidak. Tidak perlu dialokasikan setelah amar putusan pengadilan nanti, misalkan kalau satu persen langsung dipotong gitu kan (dari uang korupsi atau suap yang dikembalikan),” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, dengan nilai yang jauh lebih besar dianggap akan menarik banyak pihak untuk melaporkan kasus-kasus suap atau korupsi sehingga akan semakin banyak kasus yang terungkap ke publik. Apalagi, Agus mengatakan pelaporan tersebut juga membutuhkan keberanian bagi para pelapor, mengingat, untuk mengklaim hadiah pelapor harus membuka identitasnya.

“Kalau hadiahnya satu persen kan menarik. Kalau satu persen kan menarik jadi harapannya mendorong, meng-encourage semua itu kemudian mau melapor,” imbuhnya.

Agus mengatakan, usulan tersebut juga merujuk pada peraturan sebelumnya yakni PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam PP tersebut diatur soal penghargaan dalam bentuk piagam dan premi sebesar 2 permil dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan. “Peraturan sebelumnya malah enggak ada maksimalnya,” ujar Agus.

Memang, Presiden Jokowi telah menandatangani PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam PP tersebut diatur pemberian penghargaan dalam 2 bentuk bagi pelapor korupsi, yakni piagam dan premi.

Penghargaan itu diberikan bagi pelapor yang laporannya telah dinilai tingkat kebenarannya oleh penegak hukum. Penilaian tingkat kebenaran laporan itu dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kasus itu.

Jumlah penghargaan atau hadiah dalam bentuk premi diatur dalam pasal 17 PP tersebut. Untuk penghargaan bagi kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara, pelapor bisa mendapat premi sebesar 2 permil dari total jumlah kerugian yang bisa dikembalikan kepada negara. Maksimal premi yang diberikan Rp 200 juta.

Sementara itu, dalam kasus suap, premi juga bisa diberikan kepada pelapor kasus suap. Besarannya 2 per mil dari jumlah suap atau hasil rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta.

Aturan ini menggantikan PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam PP tersebut juga diatur soal penghargaan dalam bentuk piagam dan premi sebesar 2 permil dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.

Bedanya, dalam PP itu tak diatur soal premi untuk pelapor kasus suap. PP lama juga tak mengatur batas maksimal nilai uang sebagai premi yang diberikan kepada pelapor.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*