Breaking News

Acungi Jempol Penundaan Kenaikan Premium, Nelayan Minta Harga BBM Untuk Rakyat Bawah Tidak Dinaikkan Lagi

Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Siswaryudi Heru.

Penundaan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium diacungi jempol. Para nelayan di bagian Indonesia Timur meminta pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, termasuk kebutuhan nelayan.

Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Siswaryudi Heru menyampaikan, nelayan adalah masyarakat bawah yang paling membutuhkan BBM untuk operasional melaut sehari-hari. Penundaan kenaikan harga BBM jenis premium mendapat sambutan baik dari nelayan.

“Nelayan kita, khususnya yang banyak beroperasi di Kawasan Indonesia Timur, mengapresiasi positif langkah pemerintah menunda kenaikan harga BBM. Meski begitu, ke depan, diharapkan pemerintah sudahi saja menaikkan harga BBM jenis premium dan solar. Sebab, premium dan solar itulah yang paling mempengaruhi kehidupan nelayan,” tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Siswaryudi pun mengatakan, nelayan tidak mau terjebak dengan isu politisasi kebijakan menaikkan harga BBM. Yang pasti, menurut dia, selagi harga BBM murah dan terpenuhi bagi nelayan, maka gelojak yang diributkan kaum elit di Jakarta tidak akan banyak artinya.

“Simpel saja, subsidi BBM bagi nelayan tetap dilakukan. Harga BBM murah dan terpenuhi bagi nelayan, ya udah itu sudah sangat baik. Lain-lainnya, seperti isu politik dan lain sebagainya, tidak banyak mempengaruhi kehidupan sehari-hari nelayan kok,” tutur Siswaryudi Heru.

Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini melanjutkan, adanya penundaan kenaikan harga premium setelah diumumkan satu jam sebelumnya, bukanlah persoalan substansi bagi nelayan.

Menurut dia, jika memang pemerintah tersadar dan menerima masukan dari masyarakat supaya premium tidak dinaikkan harganya, maka tidak ada persoalan. Menurut dia, tidak ada yang mesti dipolitisir di situ.

“Menurut kita, mau sepuluh menit kemudian dibatalkan, setengah jam kemudian dibatalkan, enggak masalah. Justru segelintir elit politik yang sengaja mempolitisir penundaan pengumuman kenaikan premium itu,” tuturnya.

Dia pun berharap, pemerintah dan para elit politik tetap berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. “Jadi sebenarnya yang kami inginkan bukan soal kepentingan politis ya. Tapi pertimbangan ekonomi seharusnya lebih penting ya ini kan masalah yang cukup besar. Nelayan enggak melihat sisi politisnya,” papar Siswaryudi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana mengatakan, pihaknya bisa memahami soal penundaan kenaikan premium.

“Kita juga memahami kalau pemerintah itu masih ragu-ragu dengan keputusannya dan yang jelas ini keputusan politik mungkin akan mendominasi di dalam pertimbangan ekonomi,” ujarnya.

Menurut dia, permasalahan yang dihadapi Indonesia tidak bisa hanya mempertimbangkan mengenai hal politis. Namun, pemerintah juga harus lebih memperhatikan mengenai dampak ekonomi dari kebijakan penundaan kenaikan harga.

“Jadi sebenarnya yang kami inginkan bukan soal kepentingan politis ya. Tapi pertimbangan ekonomi seharusnya lebih penting ya ini kan masalah yang cukup besar,” ujarnya.

Danang berpendapat, kebijakan pemerintah untuk menunda kenaikan Premium bisa langsung berdampak pada permasalahan ekonomi yang saat ini terjadi. Misalnya, mengenai pelemahan rupiah yang saat ini terus tergerus oleh menguatnya dolar amerika.

“Ini kan berkaitan langsung dengan pelemahan rupiah. Ada dua opsi untuk mengatasi itu salah satu opsinya yaitu adalah untuk menaikkan harga bahan bakar. Jadi ini pertimbangan politisnya lebih mengemuka dibandingkan kepentingan perkembangan ekonomi,” jelasnya.

Menurut Danang, dengan adanya kebijakan mengenai penundaan kenaikan harga premium, para pengusaha tidak terdampak langsung dari adanya kebijakan tersebut.

“Tapi pada dasarnya buat pelaku usaha enggak ada masalah, karena kan pelaku usaha ini bukan terdampak pada premiumnya sebenarnya,” ujarnya.

Sebelum melakukan penundaan pengumuman kenaikan premium, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengaku telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Presiden Jokowi.

“Saya sudah lapor bapak presiden, bahwa PT Pertamina (Persero) tidak siap melaksanakan  kenaikan harga BBM hari ini. Jadi Presiden memberi arahan agar ditunda kenaikan harga BBM Premium dan dibahas ulang,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Sekitar pukul 17.00 WITA, usai menjadi pembicara pada satu acara di sela Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis premium.

Rabu sekitar pukul 10.45 WITA, setibanya di ruang VIP Bandara I Gusti Ngurahrai, Bali, Jonan juga mengumumkan kenaikan harga BBM jenis non-subsidi.

Terkait penundaan kenaikan barga BBM jenis premium, memang terkesan mendadak. Ia mengaku mendapat telepon dari Presiden Joko Widodo.

Tadinya, pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium, mulai Rabu (10/10/2018) pukul 17.30 WITA.

“Kenaikannya sekitar 6-7 persen, lebih kecil dibandingkan persentasi kenaikan harga minyak mentah dunia sekitar 25 persen,” ujar Jonan di Hotel Sofitel Bali, pukul 17.00. Namun 30 menit kemudian, keputusan itu dianulir.

Jika terealisasi, maka harga jual premium di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) naik menjadi Rp 7.000 per liter dari sebelumnya dari Rp 6.450 per liter.

Sedangkan, untuk harga jual Premium di luar Jamali naik menjadi Rp 6.900 per liter dari sebelumnya Rp 6.400 per liter. “Kenaikannya mulai malam (Rabu/10/10/2018) ini paling cepat pukul 18.00 WIB,” ujar Jonan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*