Breaking News

40 Mesjid Terpapar Radikalisme, Aparat Hukum dan Birokrasi Mesti Berantas Gerakan Radikal di Ibukota

40 Mesjid Terpapar Radikalisme, Aparat Hukum dan Birokrasi Mesti Berantas Gerakan Radikal di Ibukota.

Aparat penegak hukum dan birokrasi diminta bekerja serius mengawasi dan mengeliminir radikalisme di Indonesia.

Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Petrus Selestinus mengatakan, para pejabat penegak hukum dan birokrasi jangan sibuk berdalih dan mencari-cari alasan atas maraknya radikalisme.

“Presiden, BIN, Polri dan Pemda harus bersikap tegas terhadap radikalisme dan oknum-oknum pejabat yang diduga melindunginya,” tutur Petrus, Selasa (12/06/2018).

Dia mengatakan, bantah membantah yang dipertontonkan pejabat mengenai keberadaan kaum-kaum radikalis itu, tidak tepat. Justru, tegas dia, negara harus hadir dan berhak mengeliminasi kekerasan atau radikalisme itu.

“Saling berbantah antar pejabat di ruang publik, pertanda rendahnya etika penyelenggara negara, itu harus ditertibkan,” tutur Petrus.

Petrus juga menyayangkan sikap sejumlah aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan yang saling berbantah mengenai adanya informasi bahwa sebanyak 40 mesjid di Jakarta telah terpapar radikalisme.

“Padahal, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius justru menegaskan bahwa aktivitas radikalisme di rumah ibadah itu berlangsung sejak tahun 2012 hingga sekarang,” ujar Petrus.

Seharusnya, lanjut dia, informasi berharga itu ditindaklanjuti.  Apalagi informasi itu didasarkan pada data yang sudah dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta, oleh BIN dan BNPT, yang bersumber dari informasi masyarakat dan sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi.

“Informasi itu sebenarnya hanya memerlukan tindak lanjut berupa penyelidikan, pengawasan dan pembinaan sebagai bagian dari upaya bersama untuk menindak radikalisme demi menjaga NKRI, tanpa perlu dipolemikkan di media,” ujarnya.

Dijelaskan Petrus, misalnya, sikap saling membantah di ruang publik tentang terpaparnya Radikalisme di 40 mesjid di DKI Jakarta, sebagaimana telah diungkap oleh Sandiaga Uno dan dibenarkan oleh Jenderal Pol. Budi Gunawan, seharusnya diterima sebagai masukan berharga untuk dicermati.

Bahkan, menurut Petrus, sikap Sandiaga Uno dan Budi Gunawan yang menyatakan tidak akan menyebutkan mesjid mana saja yang terpapar radikalisme, patut kita apresiasi.

“Karena secara etika kedua pejabat ini tetap berupaya menjaga kesucian, kehormatan dan nama baik mesjid dan hendak membersihkan tempat ibadah dari kegiatan yang anarkis,” ujarnya.

Petrus mengingatkan, menghadapi radikalisme, para pejabat hendaknya satu dan solid. “Jangan malah saling bantah bahkan saling meniadakan kebenaran pernyataan yang satu terhadap yang lain di ruang publik, dengan mengabaikan etika sebagai sama-sama pejabat negara,” ujarnya.

Lebih jauh, kata dia, jika ada pejabat yang menutupi atau malah mencoba membiarkan radikalisme tumbuh dan berkembang, maka pejabat seperti itu sangat layak dipertanyakan loyalitasnya.

“Itu bisa timbul pertanyaan apakah ada oknum pejabat yang memiliki loyalitas ganda dan hendak mengacaukan upaya pemberantasan radikalisme? Kalau ada, mengapa dibiarkan menduduki jabatan strategis negara,” ujarnya.

Petrus mengatakan, aparat penegak hukum dan birokrat tidak selayaknya memberikan angin segar bagi pertumbuhan radikalisme di Tanah Air.

“Dampak bisa malah menguntungkan kepentingan radikalisme itu loh,” ujarnya.

Oleh karena itu, tindakan dan sikap tegas pimpinan tertinggi aparat hukum dan birokrat harus dilakukan kepada para oknum pejabat atau oknum birokrat yang membiarkan radikalisme terjadi. “Tindak tegas oknum-oknum pejabat yang melindungi radikalisme,” pungkas Petrus.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno enggan membeberkan nama 40 masjid di Ibu Kota yang terpapar paham radikalisme. Dirinya tak ingin nantinya masyarakat menjadi terpecah belah lantaran adanya penjelasan tersebut.

“Buat saya kita jangan mengadu domba mana masjidnya, mana tempatnya, di mana ustadnya siapa, tapi kita fokuskan bahwa kita membangkitkan ekonomi umat,” kata Sandiaga di Jakarta Timur, Senin (11/6/2018).

Politikus Partai Gerindra itu mengaku sudah melakukan pembinaan terhadap seluruh masjid yang sudah terpapar paham radikalisme. Pihaknya pun menggandeng seluruh elemen untuk kembali memulihkan pemahaman yang sempat melenceng tersebut.

“Kita sudah lakukan (pembinaan), sudah mulai jalan kok. Kita akan menggandeng semua pihak yang memiliki kompetensi untuk membangun kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Sikap untuk tidak menunjuk masjid yang terafiliasi dengan paham radikalisme, kata dia, untuk tak menimbulkan perpecahan antarwarga Ibu Kota. Pihaknya mengakui ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk membina mereka.

“Tentu kita harus berikan pembinaan. Tidak ingin memecah-belah dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi, ini menjadi PR bagi kita. Kita fokus di pembinaan dan pemberdayaan. Jangan kita saling menunjuk. Setiap kita menunjuk, satu ke dia, ada tiga jari ke arah kita,” jelasnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak mudah menciptakan stigma soal adanya masjid yang disebut-sebut terpapar oleh ideologi radikalisme di Ibu Kota Jakarta.

Hal ini menyusul adanya pernyataan dari cendekiawan Muslim Azyumardi Azra yang mengutip pernyataan Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid soal adanya temuan 40 masjid di DKI Jakarta terpapar paham radikalisme.

“Itu harus jelas terkonfirmasi (soal Mesjid terpapar radikalisme). Jangan asal menuduh,” kata Wakil Ketua Komisi Hukum Perundang-undangan MUI, Ikhsan Abdullah, Senin 11 Juni 2018.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan membenarkan ada 40 Masjid yang terpapar paham radikal. Pihaknya pun tengah memantau masjid tersebut.

“Ya memang ada beberapa masjid dan pondok pesantren terpapar paham radikalisme dalam pantauan kita,” kata Budi Gunawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Meski membenarkan, BIN enggan mengungkapkan masjid mana saja yang terpapar paham tersebut. “Tidak bisa dibuka di sini,” ucap Budi.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mendapat laporan bahwa beberapa Masjid di Jakarta telah disusupi paham radikalisme. Itu diketahui Jokowi saat bertemu dengan praktisi sosial, budaya, pendidikan dan agama di Istana Negara, Senin 4 Juni.

“Misalnya oleh Mbak Alisa Wahid misalnya, sekitar 40 Masjid yang dia survei di kawasan DKI itu penceramahnya atau khatibnya radikal. Mengajarkan radikalisme dan intoleransi,” kata Cendekiawan Muslim Azumardi Azra usai pertemuan dengan Jokowi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*