Breaking News

2018 Defisit Masih Terjadi Pada Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional

2018 Defisit Masih Terjadi Pada Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih terkena kutuk defisit di 2018 ini.

Koordinator Advokasi BPJ Watch Timboel Siregar mengungkapkan, kutuk defisit itu bisa dilihat dari Laporan Keuangan BPJS Kesehatan per Februari 2018.

Dalam laporan itu, Direksi BPJS Kesehatan menganggarkan Penerimaan dan Pembiayaan di RKAT 2018 dalam kondisi defisit.

Timboel menuturkan, pos penerimaan dianggarkan Rp 79,77 triliun dan pos pembiayaan sebesar Rp 87,80 triliun, sehingga defisit yang direncanakan tetap terjadi yakni sebesar Rp 8,03 triliun.

“Dan kondisi defisit ini tentunya sudah disetujui Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Jadi pada tahap awal saja yaitu tahap perencanaan, pembiayaan JKN sudah diposisikan defisit. Kutuk defisit itu masih terjadi,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Sabtu (26/05/2018).

Memasuki tahun kelima, dijelaskan Timboel, Program JKN terus memberikan manfaat kepada masyarakat. Sebagian besar rakyat terus mendapatkan penjaminan biaya kesehatan ketika mengalami sakit.

Namun demikian, dia melanjutkan, proses penjaminan peserta JKN tersebut terus dibayangi defisit pembiayaan JKN. Sejak beroperasi 1 Januari 2014 hingga akhir tahun 2017 lalu, Program JKN terus mengalami defisit pembiayaan. “Empat tahun JKN dikutuk mengalami defisit,” ujarnya.

Dipaparkan dia, dalam Januari-Februari 2018, penerimaan iuran yang berhasil dibukukan oleh BPJS Kesehatan sebesar Rp 12,92 triliun dan pembiayaan sebesar Rp 14,74 triliun.

Jadi, dalam dua bulan itu sudah terjadi defisit Rp 1,82 triliun. Defisit itu setara atau rata-rata defisit per bulan sebesar Rp 910 miliar.

Kalau rata-rata defisit per bulan tersebut terus terjadi pada 10 bulan berikutnya, maka kemungkinan defisit yang terjadi di akhir 2018 mencapai Rp 10,92 triliun (= 12 bulan x Rp 910 miliar).

“Defisit ini lebih besar Rp 2,89 triliun dari defisit yang sudah direncanakan yaitu Rp 8,03 triliun,” ujarnya.

Penerimaan iuran sebesar Rp 12,92 triliun selama 2 bulan, antara lain diperoleh dari iuran PBI sebesar Rp 4,24 triliun, PPU (pekerja Penerima Upah) Badan Usaha (BU) Rp 4,03 triliun, PPU Penyelenggara Negara Rp 836 miliar, PBPU Rp 1,34 triliun dan Jamkesda Rp 1,04 triliun.

Penerimaan iuran belum maksimal, mengingat peningkatan kepesertaan dari sektor PPU BU belum signifikan.

Jumlah peserta PPU BU per 1 maret 2018  hanya sebanyak 12.006.649 pekerja. Sementara kepesertaan PPU BU di Program JHT sudah mencapai 14 juta lebih.

Padahal kepesertaan PPU BU merupakan sektor yang berpotensi tinggi menyumbang pendapatan iuran BPJS Kesehatan.

Potensi besar ini sebenarnya sudah disadari oleh Direksi BPJS Kesehatan, karena di 2017 lalu penerimaan iuran dari PPU BU dianggarkan sebesar Rp 28 triliun.

Karena gagal mencapai target itu, maka di 2018 ini iuran PPU BU dianggarkan turun menjadi sekitar Rp 23,62 triliun.

Harusnya Direksi tetap mematok angka Rp 28 triliun dalam RKAT 2018 dari PPU BU dengan meningkatkan kinerjanya.

“Bukankah sudah ada Inpres nomor 8 tahun 2017 yang memang berfokus pada pengawasan dan penegakkan hukum terkait peningkatan kepesertaan di PPU BU? Apakah memang Direksi kurang yakin dengan Inpres itu sehingga peningkatan kepesertaan PPU BU tidak signifikan?” ujar Timboel.

Selain itu, lanjut dia, belum maksimalnya penerimaan iuran ini juga dibuktilan dengan masih tingginya piutang iuran bruto yang nilainya mencapai Rp 3,51 triliun (per 1 Maret 2018).

Piutang ini berasal dari piutang iuran PBPU Rp 1,08 triliun, piutang PPU BU Rp 686,81 miliar. Nilainya terus meningkat dibandingkan piutang iuran di 1 Desember 2017 sebesar Rp 578,45 miliar.

Piutang Jamkesda Rp 567,46 miliar. Naik dari piutang per 1 Desember 2017 sebesar Rp 415,75 miliar.

Dari sisi Pembiayaan yang nilanya mencapai Rp 14,74 triliun, pembiayaan terbesar berasal dari pos Rawat Inap Tingkat Lanjut sebesar Rp 8,09 triliun dan Rawat Jalan Tingkat Lanjut Rp 4,17 triliun.

Tentunya, menurut Timboel, Kemenkes dan Direksi BPJS Kesehatan sudah menyadari tentang besarnya pembiayaan di RS.

“Dan oleh karenanya semangat yang muncul saat ini adalah bagaimana menurunkan klaim INA CBGs,” katanya. Hal-hal yang sudah dilakukan, untuk menurunkan klaim INA CBGs tersebut, seperti tidak menanggung lagi obat cancer Trastuzumab (Herceptin) dan dikeluarkannya Peraturan BPJS no. 1 tahun 2018 tentang kegawatdaruratan.

Dampak dikeluarkannya regulasi itu, lanjut dia, akan menjadi masalah bagi peserta. Pasien cancer, kata Timboel, harus beli obat Trastuzumab yang harganya sekitar Rp 10 juta lebih.

“Yang sebelumnya tidak perlu beli karena ditanggung BPJS Kesehatan. Demikian juga pasien gawat darurat akan bertengkar dengan dokter jaga di UGD ketika ketentuan gawat darurat sudah didefinisikan oleh Per BPJS no. 1 tahun 2018,” jelasnya.

Upaya mengatasi persoalan defisit pembiayaan JKN hanya difokuskan pada kendali biaya di RS saja. Hal itu berkonsekuensi pelayanan ke peserta semakin menurun. Sementara, upaya meningkatkan penerimaan iuran belum mampu dilakukan.

“Saya berharap Direksi  BPJS kesehatan mau bekerja keras dengan meningkatkan pendapatan iuran, dan tentunya kendali biaya juga harus dilakukan dengan melakukan penegakkan hukum,” jelasnya.

Peningkatan kepesertaan PPU BU harus difokuskan, demikian juga penagihan piutang iuran juga harus ditingkatkan.

Terkait dengan kendali biaya di RS, Timboel mendorong Direksi untuk fokus mengawal Perjanjian Kerja Sama(PKS), sehingga kasus fraud yang dilakukan RS seperti upcoding, readmisi, dan lainnya bisa diturunkan.

“Dengan penegakkan hukum maka biaya INA CBGs akan menurun. Jangan melakukan kendali biaya dengan mengorbankan peserta JKN,” ujar Timboel.

Kalau pun Presiden Jokowi menegaskan bahwa jika di lapangan masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, menurut Timboel, maka Presiden akan mencari tahu penyebabnya. “Presiden akan mencari tahu kenapa dipersulit dan kenapa dihambat,” katanya.

Dia mendukung Presiden mencari tahu tentang permasalahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk mencari tahu juga akar defisit yang akan terjadi di 2018 ini.

Timboel juga mendorong agar Presiden mengevaluasi kinerja seluruh instansi kementerian/lembaga, Direksi BPJS Kesehatan serta pemda yang diamanatkan Inpres no. 8 tahun 2017.

“Sebab mereka yang diberi tugas untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program JKN. Presiden harus memberi teguran kepada seluruh instansi yang memang tidak berkinerja baik,” pungkas Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*