Breaking News

Citra Indonesia Tercoreng di Dunia Internasional, Eksekusi Terpidana Mati Jilid 4 Tetap Saja Akan Dilakukan Kejaksaan Agung

Citra Indonesia Tercoreng di Dunia Internasional, Eksekusi Terpidana Mati Jilid 4 Tetap Saja Akan Dilakukan Kejaksaan Agung.

Eksekusi Mati Jilid IV Tengah Dipersiapkan, Pemerintah Dinilai Gagal Paham Soal Penegakan Hukum

 

Eksekusi mati jilid IV tengah dipersiapkan. Kejaksaan Agung menyatakan sudah mengantongi nama-nama terpidana mati yang bakal segera dieksekusi. Sementara kalangan pegiat HAM menilai tiga kali eksekusi yang sudah digelar di era Jokowi tidak membawa perubahan positif. Ekseskusi tersebut malah mencoreng citra Indonesia di mata internasional.

 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Ricky Gunawan mengecam keras pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo yang menyatakan sudah mengantongi sejumlah nama terpidana mati untuk dieksekusi sekalipun waktu eksekusinya belum bisa ditentukan. Bahkan Kejaksaan Agung juga akan meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) perihal pembatasan waktu pengajuan grasi.

 

“Pernyataan Jaksa Agung tersebut tidak ubahnya sebuah manuver politik untuk mencari popularitas di tengah miskinnya prestasi Kejaksaan Agung,” katanya dalam siaran persnya, Sabtu (20/05/2017).

 

Di saat politik hukum pemerintah mengarah ke pembatasan keberlakuan hukuman mati seperti tercermin dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pernyataan Jaksa Agung soal eksekusi mati jelas bertolak belakang dengan sikap politik tersebut.

 

Menurut Ricky, ada dua hal yang bisa diprioritaskan Jaksa Agung ketimbang meneruskan praktik eksekusi mati yang terbukti tidak menurunkan angka kejahatan narkotika. Pertama, mengevaluasi eksekusi mati jilid III yang carut-marut penuh dengan permasalahan.

 

“Melanjutkan gelombang eksekusi padahal eksekusi terakhir menyisakan banyak pertanyaan menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung tidak pernah belajar dari kesalahan dan berpotensi mengulang pelanggaran yang sama,” ujarnya.

 

Kedua, Jaksa Agung sebaiknya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi hutang kampanye Jokowi sebagaimana tercantum di dalam Nawa Cita.

 

LBH Masyarakat menilai, rencana Kejaksaan Agung meminta pendapat MA terkait dengan pembatasan waktu grasi jelas keliru. Alasannya, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa grasi tidak dibatasi oleh waktu.

 

“Tidaklah pada tempatnya Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa atas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat,” tegas Ricky.

 

Kondisi ini bukan saja memperlihatkan ketidakpahaman Jaksa Agung yang fatal mengenai sistem hukum Indonesia, tetapi juga Jaksa Agung telah mengangkangi kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

 

Selain itu, Ricky mengingatkan bahwa Indonesia baru saja selesai diperiksa di Dewan HAM PBB melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR). Dalam sidang tersebut, persoalan hukuman mati mendapat banyak sorotan dan catatan buruk dari

banyak negara. Tindakan Jaksa Agung yang hendak meneruskan eksekusi mati jelas akan melanggengkan citra buruk Indonesia di hadapan komunitas internasional.

 

Dipilihnya terpidana mati narkotika sebagai orang-orang yang akan dieksekusi Kejaksaan Agung di eksekusi jilid IV, kembali memperlihatkan kebebalan pemerintah dalam mengatasi persoalan narkotika. Berdasarkan catatan LBH Masyarakat, sepanjang 2016, setidaknya terdapat 120 artikel berita yang melaporkan peristiwa pengendalian narkotika dari dalam lapas, dan 729 artikel berita mengenai penggrebekan peredaran narkotika dalam skala besar, di mana terdapat lebih dari 4.200 kg shabu dan 5.700 kg ganja

disita oleh aparat.

 

“Cukup kasat mata bahwa eksekusi mati gagal mengatasi kejahatan narkotika, jadi apa lagi yang dicari pemerintah dengan

meneruskan eksekusi ketika tujuan dilakukannya eksekusi itu tidak tercapai?” tandas Ricky.

 

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pihaknya sudah memegang sejumlah nama calon terpidana mati yang masih perlu ditelaah secara mendalam terkait pemenuhan hak hukumnya.

 

“Nama-namanya ada, tapi justru kita lihat apakah semua haknya sudah diberikan atau belum?” katanya di Jakarta, Jumat (19/5), lalu.

 

Dijelaskan Prasetyo, pengecekan status calon terpidana mati yang bakal dieksekusi itu antara lain menyangkut hak hukum grasi dan peninjauan kembali (PK), agar nantinya tidak menjadi masalah setelah proses eksekusi dilaksanakan.

 

“Nanti ada yang protes lagi, misalnya ini kan belum mengajukan grasi, belum mengajukan PK,” ujar Prasetyo.

 

Dia menerangkan, grasi menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi mati karena pengajuannya dapat kapan saja dilakukan. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung akan meminta pendapat Mahkamah Agung (MA) untuk batasan pengajuan grasi.

 

Nggak bisa dibiarkan lepas tanpa ada pembatasan, karena kalau sudah seperti itu menjadi tidak ada lagi kepastian hukum,” kata Prasetyo.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*