Breaking News

20 Tahun Salah Urus, Hentikan Swastanisasi Air

20 Tahun Salah Urus, Hentikan Swastanisasi Air, Pemerintah Jangan Jebak Masyarakat Pada Solusi Palsu.

Pemerintah dianggap telah menjebak masyarakat Jakarta terhadap persoalan air di Ibukota. Selain karena sudah salah urus selama 20 tahun lebih, proses swastanisasi air yang dilakukan pemerintah menyebabkan warga Jakarta kehilangan hak atas air.

 

Dalam Diskusi Publik dengan tema “Membongkar Solusi Palsu Salah Urus Air Jakarta”, yang digelar Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) bersama warga Jakarta lainnya, pada 21 Maret 2017, terungkap sejumlah jebakan yang tidak solutif yang dilakukan pemerintah dalam mengelola sumber daya air.

 

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Arman Manila menyampaikan, selama 20 tahun pengelolaan air di Jakarta dikuasai oleh pihak swasta yakni PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA)  dan PT AETRA Air Jakarta (AETRA).

 

PALYJA menguasai pengelolaan air di wilayah Barat dan Utara Jakarta, sementara AETRA menguasai pengelolaan air di wilayah Timur dan Selatan Jakarta.

 

Padahal, diungkap Arman, dalam putusan gugatan warga negara (citizen law suit) tertanggal 24 Maret 2015 lalu, secara jelas memutuskan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) privatisasi air Jakarta adalah perbuatan melawan hukum sekaligus melanggar norma hak atas air.

 

“Hari ini dengan adanya privatisasi air Jakarta, masyarakatlah yang merasakan dampak langsung. Misalnya, nelayan di Marunda Kepu harus menghabiskan uang sebesar Rp 500.000 untuk bisa mendapatkan air bersih. Artinya negara salah urus dalam mengelola air Jakarta, terlebih lagi pemerintah menggelontorkan solusi palsu yaitu rencana proyek raksasa pembangunan tanggul dan reklamasi pantai utara Jakarta,” tutur Arman Manila.

 

Sementara itu, pengurus Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA) Sigit Budiono menyampaikan, pemerintah pusat justru mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi dengan mendasarkan alasan-alasan administratif tanpa melihat substansi putusan MK yang keluar satu bulan sebelumnya.

 

“Saat ini warga Jakarta masih menunggu putusan MA, yang sudah kurang lebih dari satu tahun belum juga memutuskan bagaimana pelayanan air di Jakarta seharusnya di kelola,” ujarnya.

 

Dikatakan Sigit, swastanisasi pengelolaan air ini menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan akses bagi masyarakat miskin.

 

Pelayanan yang buruk dan kualitas air yang rendah sangat berdampak khususnya bagi masyarakat miskin kota, terlebih lagi bagi perempuan yang paling banyak bersinggungan dengan penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga, seperti mencuci, memasak, ataupun untuk mandi anak.

 

Di tempat yang sama, Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Jabotabek Elasari mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan bersama perempuan di 5 wilayah di Jakarta, terdapat fakta bahwa masyarakat Ibukota menghadapi permasalahan krisis air yang mencakup kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

 

“Selain dihadapkan pada kondisi air yang keruh, berwarna, berbau, kotor dan/atau berasa, warga Jakarta masih dihadapkan pada rendahnya debit pasokan air serta kontinuitas ketersediaan. Keterlibatan operator swasta tidak menunjukkan manfaat dalam pengelolaan air, justru ancaman krisis air tetap terjadi,” ujarnya.

 

Sedangkan, Pengacara Publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Matthew Michele Lenggu  menyampaikan, menjelang  20 tahun adanya kontrak kerjasama antara Palyja dan Aetra dengan PAM JAYA, pihaknya mendesak kepada Mahkamah Agung untuk cermat dalam memeriksa perkara.

 

“MA harus adil dalam memutuskan dengan mempertimbangkan amanat konstitusi serta pemenuhan hak asasi warga Negara, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujar Matthew.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*