Breaking News

20 Tahun Reformasi, Ternyata Rezim Jokowi Pun Tak Lakukan Agenda Reformasi

20 Tahun Reformasi, Ternyata Rezim Jokowi Pun Tak Lakukan Agenda Reformasi.

Rezim Pemerintahan Joko Widodo dianggap tidak bertindak dan tidak melaksanakan agenda reformasi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul dalam pidato Peringatan 20 Tahun Reformasi yang jatuh pada Senin, 21 Mei 2018.

Dijelaskan Marlo, bejibun agenda kerakyatan dan reformasi yang dijanjikan oleh Jokowi akan dilaksanakan, tidak jua dilakukan.

Melalui momentum peringatan 20 Tahun Reformasi, Marlo Sitompul menuntut rezim Jokowi segera menyelesaikan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengungkap kebenaran kepada seluruh rakyat Indonesia.

“Ungkap kasus pelanggaran HAM selama Orde Baru sampai reformasi. Mulai dari kasus penagkapan paksa sejak tahun 1965-1966, pembunuhan massal, penangkapan massal dan kerja paksa yang terjadi,” tutur Marlo.

Jangan lupa, Jokowi juga harus mengungkap Kasus Tanjung Priok, Kasus Talangsari, Penembakan Misterius P(etrus), DOM Aceh, DOM Papua, Kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan Atmajaya, Pembunuhan Munir dan kekerasan yang menimpa rakyat Papua sampai hari ini.

“Kami meminta, agar semua kasus agraria diselesaikan. Keberpihakan pada kepentingan petani harus jelas dan tegas, dan bukan pada konglomerat jahat di sektor sawit dan tambang. Adili pengusaha perebut lahan rakyat,” tutur Marlo.

Menurut Marlo, pemerintah juga harus segera membangun kesejahteraan rakyat dengan layanan pendidikan gratis, kesehatan gratis dan pemukiman layak dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

“Di tengah berbagai konflik masyarakat berbasis agama, etnis dan golongan, harus diwujudkan keadilan,kesejahteraan dan ketertiban umum tanpa mengembalikan dwi fungsi ABRI. Tentara harus masuk barak. Hormati hak-hak warga sipil,” ujarnya.

Dia juga mendesak Jokowi untuk segera mencabut Memorandum of Understanding (MoU) TNI-Polri, dalam campur tangan terhadap pemogokan buruh. “Stop intervensi TNI dan Polri dalam masalah perburuhan,” katanya.

Marlo menyuarakan, pemerintah juga harus mencabut status Objek Vital Nasional di seluruh Kawasan Industri yang memberangus hak demokrasi kaum buruh dalam menyampaikan aspirasi melaui unjuk rasa.

Dia menyampaikan, tepat 20 tahun lalu, segenap kekuatan mahasiswa, rakyat pekerja, gerakan perempuan budayawan, agamawan, bahkan kaum miskin kota bersatu untuk melawan kekuatan rezim fasis Soeharto dan Orde Baru.

“Saat itu kita semua disatukan dengan satu cita-cita besar untuk mengubah wajah Indonesia menjadi lebih adil, sejahtera, manusiawi, dan beradab,” katanya.

Sebanyak 20 kali pula peringatan reformasi sudah digelar, menurut Marlo, hingga kini Indonesia belum mengalami perubahan yang berarti.

Pelanggaran HAM berat masih terjadi. Jangan lupa, lanjut dia, Peristiwa 65 ada jutaan rakyat dibantai secara sistematis oleh kekuasaan Orde Baru.

Ada puluhan ribu  orang dipenjara tanpa diadili. Ada ribuan orang yang dimasukan kedalam kamp kerja paksa.

“Tak terhitung jumlah penyiksaan, pelecehan seksual dan pemerkosaan yang terjadi kala itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Sampai hari ini pemerintahan Joko Widodo menolak untuk terlibat, apalagi bertanggung jawab atas noda sejarah ini,” tegas Marlo.

Menurut dia, Peristiwa 65 telah menjadi  menjadi pintu masuk segala kekerasan negara terhadap rakyatnya. Peristiwa itu menjadi dasar legitimasi kekerasan negara pada rakyatnya.

“Kita ingat juga bagaimana kasus penembakan misterius atau Petrus yang sampai sekarang tidak jelas penyelesaiannya pada awal dekade 80 an,” ujarnya.

Marlo menuturkan, Kasus Tanjung Priok pada tahun 1984, Kasus Talangsari 1987, sampai dengan Tragedi Penembakan Mahasiswa di Trisakti, Semanggi I dan II, tak ada yang tuntas.

Bahkan sampai pada kasus kerusuhan Mei 98 di beberapa kota, lanjut dia, dimana di Ibukota samai terjadi peristiwa biadab yaitu pemerkosaan massal, juga tak diusut.

“Tidak sedikit yang disangkali oleh semua rezim, termasuk rezim hari ini. Keadilan dinjak-injak, bahkan setelah reformasi berlangsung 20 tahun, sama saja,” terangnya.

Berkaca ke masa-masa itu, lanjutnya, Orde Baru telah menjadikan kehidupan sipil dikuasai militer. Ribuan jiwa mati dalam Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh tahun 1989 sampai 1998.

“Perempuan dan anak-anak menjadi korban dari keberingasan militer,” ujarnya.

Jangan lupa, Papua sejak 1969 sudah mengalami aneksasi Indonesia melalui Pepera yang tidak demokratis dan manipulatif. DOM di Papua dari tahun 1963-2003 dilangsungkan.

“Bayangkan Saudara-Saudara, puluhan tahun darah tertumpah di sana. Ribuan nyawa melayang. Ironisnya sampai hari ini saudara-saudari kita di Papua masih mengalami ancaman itu. Mereka secara sisitematis dibunuh, dimiskinkan, ditindas. Apakah ini yang namanya Reformasi? Maukah kita membohongi diri terus menerus?” terang Marlo.

Bagi Marlo, selama Reformasi bergulir 20 tahun, masyarakat Indonesia pemerintah lebih berpihak pada kapitalis.

Terbukti dengan maraknya konflik agraria di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dia menantang,  dimana-mana di Indonesia, silahkan tunjuk satu tempat dimana saja, pasti disana ada konflik agraria antara perusahaan dengan para petani.

“Dan pemerintah yang katanya pro rakyat, jelas-jelas mengangkangi rakyat petani. Pemerintah memberi karpet merah buat pengusaha sawit, pengusaha tambang dan memberikan penjara bagi para petani di lampung, di Kendeng dan di berbagai daerah di Indonesia yang mau mempertahankan lahannya sendiri,” tutur Marlo.

Di sektor buruh, para pekerja masih massif mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Bahkan lewat Undang-Undang Pengupahan no 78 tahun 2015, semakin jelas bagaimana buruh dilecehkan.

“Buruh tidak didengar suaranya untuk menentukan upahnya sendiri. Jelas rezim ini menyangkali amanat reformasi,” ujarnya.

Sudah 20 tahun setelah reformasi bergulir, di Indonesia kehidupan sipil  masih penuh dengan teror dan intimidasi.

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Tetapi, kenyataannya Negara mendiamkan persekusi kepada umat beragama yang dianggap minoritas.

“Ahmadiyah, Syiah, Kristen mengalami pelarangan ibadah, pemberangusan rumah ibadah. Bahkan baru-baru ini teror bom dimana-mana seolah negara lepas tangan. Kami menuntut  negara memberi jaminan  kebebasan  beribadah dan ketertiban umum,” ujarnya.

Kenyataan hari ini, kata dia, menunjukan bahwa ada upaya-upaya sistemik penguasa untuk mengekang kebebasan pers dan kebebasan rakyat untuk mengakses informasi dan berserikat.

Terbitnya UU ormas dan UU MD3 yang jelas-jelas memberangus kebebasan pers malah dilakukan di era Reformasi.

“Bagi kami jelas ini adalah sebuah dekadendsi peradaban. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang senantiasa memiliki ruang aman untuk mengkritik penguasa, berserikat,mengutarakan ide dan berpendapat. Terbitnya beragam produk hukum yang memberangus akal sehat ini adalah sebuah penyangkalan terhadap hakekat perjuangan reformasi,” tutur Marlo.

Tak berhenti di situ, lanjut dia, setelah 20 tahum reformasi, Indonesia prihatin dan sedih dengan maraknya aksi-aksi terorisme.

“Sebagai gerakan rakyat yang menghendaki kesejahteraan rakyat dan keadaban publik, kami  mengutuk keras aksi-aksi kekerasan atas nama. Kami bersolidaritas dan berdukacita mendalam bersama para korban,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Marlo, mengecam keras apabila upaya-upaya pemberantasan terorisme berbasis agama berubah menjadi aksi terorisme oleh negara kepada rakyat.

“Kami menolak segala bentuk Undang-undang atau Perpu yang memberi ruang bagi kembalinya dwifungsi Tentara. Kami mengecam keras upaya-upaya militerisme dalam pemberantasan teroris,” ujarnya.

Dia pun mengingatkan kepada Rezim Jokowi untuk sadar diri dan segera berbalik untuk kembali melakukan agenda reformasi.

“Jangan adu domba rakyat. Kami mengingatkan pada rezim Jokowi untuk ingat dan sadar  bahwa agenda reformasi mengharuskan tentara tetap di barak, bukan menangkapi rakyatnya sendiri,” pungkas Marlo.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*