Breaking News

11 Tahun Lumpur Lapindo, Kian Berdampak Sangat Buruk, Hak-Hak Korban Terus Terabaikan

11 Tahun Lumpur Lapindo, Kian Berdampak Sangat Buruk, Hak-Hak Korban Terus Terabaikan.

Sudah 11 tahun berlalu sejak semburan pertama lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemenuhan hak-hak korban masih menjadi masalah utama. Kebijakan pemerintah terkait kasus tersebut dinilai kurang efektif.

 

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur, Rere Christanto, menuturkan dalam kasus lumpur Lapindo yang masih luput dari publik adalah fakta bahwa penggantian kerugian yang diderita korban telah direduksi menjadi sebatas ‘jual-beli’ tanah dan bangunan antara warga-korban dengan Lapindo atau pemerintah.

 

“Penggunaan mekanisme ‘jual-beli’ tanah dan bangunan sebagai model ‘ganti-rugi’ bagi para korban justru memunculkan

persoalan sosial baru karena pemerintah hanya memperhitungkan kerugian materiil dan mengabaikan hilangnya hak-hak korban yang lain pasca keluarnya semburan lumpur panas Lapindo,” katanya dalam siaran persnya, Senin (29/05/2017).

 

Menurut Rere, salah satu persoalan yang kemudian dilupakan adalah fakta degradasi kondisi lingkungan di wilayah semburan lumpur Lapindo. Penelitian WALHI pada tahun 2008 menyimpulkan bahwa tanah dan air di area sekitar lumpur panas mengandung Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) hingga dua ribu kali di atas ambang batas normal. Padahal PAH adalah senyawa organik yang berbahaya dan bersifat karsiogenik atau memicu kanker.

 

Pada tahun 2016, penelitian logam berat yang dilakukan WALHI Jawa Timur menunjukkan level Timbal (Pb) dan Cadmium (Cd) pada air sungai Porong mencapai angka 10 kali diatas ambang batas yang diperbolehkan di lingkungan.

 

“Bukan hanya di air saja, level tinggi logam berat juga ditemukan dalam tubuh biota di sungai Porong yang dijadikan buangan untuk semburan lumpur Lapindo,” katanya.

 

Tak hanya itu, sejumlah penelitian menemukan adanya kandungan logam berat Timbal dan Cadmium diatas ambang batas yang diperbolehkan dalam tubuh ikan di tambak dan sungai Porong. Besaran angka kontaminasi logam berat dalam tubuh ikan ini sangat mengkhawatirkan, mengingat bahwa ikan-ikan dari wilayah Porong dan sekitarnya masih dikonsumsi oleh warga dengan bebas.

 

Selain soal lingkungan dan kesehatan, problem lainnya yang membelit korban lumpur Lapindo adalah persoalan dampak sosial. “Jika kita tilik bencana lumpur Lapindo, maka sulit ditemukan angka pasti berapa orang yang menjadi korban. Padahal dalam kejadian bencana, keberadaan korban dengan segala atributnya seperti jumlah korban, merupakan hal yang normal dilaporkan.

Namun hal ini tidak pernah berlaku pada kasus Lapindo,” ujar Rere.

 

Sejak awal kasus lumpur Lapindo, tidak pernah ada jumlah pasti yang dikeluarkan oleh otoritas setempat terkait berapa jumlah korban. Dari titik ini tergambarkan bagaimana realitas manusia dipinggirkan dalam proses penanganan bencana Lapindo. “Manusia tak lagi memiliki arti penting. Yang lebih penting adalah berkas jual beli tanah dan rumah warga yang masuk Peta Area Terdampak (PAT),” kritiknya.

 

WALHI Jatim, lanjut Rere, menuntut pemerintah berani memakai kekuasaannya untuk memaksa Lapindo mengembalikan hak-hak rakyat yang telah terenggut pasca melubernya lumpur panas yang dari banyak penelitian dan pembuktian ilmiah merupakan

akibat dari eksplorasi sumur Banjar Panji-1 yang tidak memenuhi prasyarat kelayakan keselamatan.

 

“Pemerintah harus mulai membaca ulang skema penyelesaian kasus Lapindo dengan memasukkan pemenuhan sepenuhnya hak-hak korban Lapindo menjadi isu arus utama yang wajib dituntaskan,” imbuhnya. Ketidakmampuan negara memastikan terpenuhinya hak-hak korban Lapindo yang hilang akan semakin menegaskan asumsi bahwa pada kasus semburan lumpur

Lapindo, negara telah absen.

 

Sementara itu, berdasarkan Audit HAM atas Tanggung Jawab Negara dan Perusahaan dalam Upaya Pemulihan Korban Bencana Lumpur Lapindo 2006-2017 yang dilakukan oleh Komnas HAM, pemerintah dipandang gagal menyelesaikan kasus lumpur Lapindo. Terlebih dengan dibubarkannya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2017.

 

Komisioner Komnas HAM, M. Nurkhoiron, mengatakan pasca dibubarkannya BPLS, pihaknya merekomendasikan pemerintah mengubah leading sector penanganan bencana lumpur Lapindo dari urusan infrastruktur menjadi urusan geologi dan drilling petroleum.

 

Komnas HAM melihat, sampai saat ini pemerintah belum menentukan status bencana terhadap tragedi yang terjadi pada 29 Mei 2006 itu.

 

“Negara harus mengambil langkah-langkah tegas dan efektif untuk memulihkan hak-hak korban bencana. Sayangnya, negara tidak mengakui baik sengaja maupun tidak bahwa bencana ini telah menimbulkan proses pelanggaran hak asasi manusia,” kata Nurkhoiron.

 

Terkait hal itu, Komnas HAM juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah efektif. Salah satunya dengan membuat rencana aksi nasional pengelolaan bisnis dan juga memastikan agar korporasi taat kepada norma HAM.

 

“Selama 11 tahun upaya penanggulangan lumpur dan penyelesaian bagi warga terdampak, negara tidak melakukan upaya tegas dan efektif bagi pemulihan korban berdasarkan prinsip dan norma HAM,” tandasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*