Breaking News

10 Tahun Komisi Informasi, Minim Inovasi

Komisi Informasi Pusat Minim Inovasi.

Sudah 10 tahun sejak berdirinya Komisi Informasi Pusat (KIP), lembaga ini dianggap masih sangat minim inovasi.

Lihat saja, hampir di semua instansi negara dan instansi pemerintahan, hingga kini keterbukaan dan ketersediaan informasi sulit diakses.

Direktur Lembaga Kajian dan Analisi Keterbukaan Informasi Publik  (Lembaga Kaki Publik) Adri Zulpianto mengeluhkan, setelah digulirkan pada tahun 2008, keterbukaan informasi masih tertutup dan sulit didapatkan hingga ke tingkat desa.

Padahal, keterbukaan informasi mewajibkan kepada badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

“Dengan prinsip informasi yang mudah dijangkau, efektif, efisien, dan ekonomis. Jangankan tingkat desa, banyak informasi ditingkat provinsi, kabupaten dan kota yang masih tertutup,” tutur Adri, dalam keterangan persnya, Jumat (03/08/2018).

Lihat saja web resmi pemerintah provinsi, kota dan kabupaten yang masih banyak diantaranya tidak membuka informasi terkait perencanaan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah. “Hal ini termasuk informasi di tingkat SKPD di setiap pemerintah,” ujarnya.

Malah, lanjutnya, web resmi pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten masih bersifat sebagai ajang narsis pemerintahan. “Yang mana web resmi tersebut lebih kepada informasi kegiatan-kegiatan yang bersifat formal, bahkan lebih dominan dengan galeri-galeri foto,” tutur Adri.

Selain itu, web Resmi parpol pun tidak memadai. Web resmi parpol tidak mengikutsertakan data kader dan pengurus, padahal data ini penting untuk administrasi kepemiluan, seperti untuk seleksi sebagai Bawaslu maupun KPU di tingkat daerah.

“Di mana persyaratannya adalah tidak termasuk dalam bagian partai, baik sebagai anggota maupun pengurus partai dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, seharusnya, parpol dalam laman web resminya mampu menginventarisir data kader dan pengurusnya,” tuturnya.

Menurut dia, tidak tersedianya informasi secara prinsip keterbukaan disebabkan oleh komisi informasi yang masih terjebak pada proses birokrasi.

Birokrasi yang tidak sejalan dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini tergambar bagaimana UU tersebut mengamanahkan bahwa permohonan dapat disampaikan secara elektronik, namun sejauh ini, permohonan secara tertulis saja masih tidak optimal.

“Komisi Informasi masih belum optimal dalam melakukan pemantauan dan menjalankan amanah Undang-Undang untuk mengevaluasi setiap badan public. Komisi informasi tidak mengevaluasi secara tepat dan benar terhadap seluruh badan public yang terikat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*